Minggu, 25 Mei 2014

TUGAS SOFTSKILS 2 "HUKUM PERIKATAN"



Tugas Softskils ke DUA
Nama      : Nanda Apriliana
Kelas       : 2 EB 18 / 25212229
“ HUKUM PERIKATAN “

·        Pengertian
Hukum perikatan yang dalam bahasa belanda dikenal dengan sebutan verbintenis ternyata memiliki arti yang lebih luas  daripada perjanjian. Hal ini disebabkan karena hukum perikatan juga mengatur suatu hubungan hukum yang tidak bersumber dari suatu persetujuan atau perjanjian. Hukum perikatan yang demikian timbul dari adanya perbuatan melanggar hukum “onrechtmatigedaad” dan perkataan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan “zaakwaarneming”.
Berikut ini merupakan definisi hukum perikatan menurut para ahli :
1.  Hukum perikatan menurut Pitlo adalah “suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu memiliki hak (kreditur) dan pihak yang lain memiliki kewajiban (debitur) atas suatu prestasi”.
2.  Hukum perikatan menurut  Hofmann adalah “suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu".
3.  Hukum perikatan menurut Subekti adalah "Suatu hubungan hukum antara 2 pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu".
·        Dasar Hukum Perikatan.
Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP terdapat 3 sumber, yakni :
1.     Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian)
2.    Perikatan yang timbul dari undang-undang
3.    Perkatan terjadi bukan perjanjian, tetapi karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela (zaakwaarneming)
          Sumber perikatan berdasarkan Undang-undang, yaitu :
1.     Perikatan ( Pasal 1233 KUH Perdata ) : Perikatan lahir karena persutujuan atau karena undang-undang. perikatan ditunjukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
2.    Persetujuan ( Pasal 1313 KUH Perdata ) : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
3.    Undang-undang ( Pasal 1352 KUH Perdata ) : Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai perbuatan orang.

·        Asas-asas Hukum Perikatan.
Asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni menganut azas kebebasan berkontrak dan azas konsensualisme.
1.  Asas Kebebasan Berkontrak
asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat.
Dengan demikian, cara ini dikatakan system terbuka, artinya bahwa dalam membuat perjanjian ini para pihak diperkenankan untuk menentukan isi dari perjanjian dan sebagai undang-undang bagi mereka sendiri, denagn pembatasan perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan norma kesusilaan.
2.  Asas Konsensualisme
adalah perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas.

·         Wanprestasi Dan Akibatnya
Wansprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan.
Adapun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat kategori, yakni :
1.     Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2.    Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3.    Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4.    Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat-akibat Wansprestasi
Akibat-akibat wansprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wansprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni :
1.     Membayar Kerugian yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi)
Ganti rugi sering diperinci meliputi tinga unsure, yakni :
a.    Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak;
b.    Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibat oleh kelalaian si debitor;
c.    Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditor.
2.    Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian
Di dalam pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
3.    Peralihan Risiko
Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH perdata.


·         Hapusnya Hukum Perikatan :
Perikatan itu bisa hapus jika memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan Pasal 1381 KUH Perdata. Ada 10 (sepuluh) cara penghapusan suatu perikatan adalah sebagai berikut :
a.    Pembayaran merupakan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela;
b.    Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
c.    Pembaharuan utang;
d.    Perjumpaan utang atau kompensasi;
e.    Percampuran utang
f.    Pembebasan utang;
g.    Musnahnya barang yang terutang;
h.    Batal/pembatalan;
i.     Berlakunya suatu syarat batal;
j.     Lewat waktu.
·         SUMBER SUMBER .....

Sabtu, 29 Maret 2014

ASPEK HUKUM DAN EKONOMI - 1



Nanda  Apriliana
2 EB 18/ 25212229


Tema : HUKUM
Aspek hukum dalam ekonomi#
“ Subjek Hukum Dan Objek Hukum “
( Legal Subject and Legal Object )

Sebelum kami membahas subjek dan objek hukum ada baiknya kita tahu arti hukum itu sendiri. Hukum adalah peraturan yang mengikat yang mengatur tindakan manusia yang diakui oleh Negara. Kita sebagai manusia sudah seharusnya mematuhi hukum tersebut karena manusia merupakan subjek hukum.

·        Subjek hukum””
Subjek hukum adalah semua makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalulintas hukum. Dan yang berhak memperoleh kewajiban dan hak yaitu manusia. Jadi, manusia adalah subjek hukum.
Subjek hukum terbagi atas 2 jenis : Subjek hukum manusia dan subjek hukum badan usaha.

Subjek hukum manusia :
Subjek hukum manusia adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia.
Adapun manusia yang patut menjadi subjek hukum adalah orang yang cakap hukum.
Orang yang cakap hukum adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum.
            Berikut syarat-syarat orang yang cakap hukum :
·         Seseorang yang sudah dewasa berumur 21 tahun (undang perkawinan No. 1/1974 dan KUH Perdata).
·         Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi sudah pernah menikah.
·         Seseorang yang sedang tidak menjalankan hukum.
·         Bejiwa sehat dan berakal sehat.
Berikut syarat-syarat orang yang tidak cakap hukum :
·         Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, dan belum menikah.
·         Orang yang berada dalam pengampunan yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk.
Secara yudisial ada 2 alasan yang menyebutkan manusia sebagai subjek hukum, yaitu:
a)      Manusia mempunyai hak-hak subyektif
b)      Kewenangan hukum

subjek hukum badan usaha.
Subjek hukum badan usaha adalah suatu badan usaha yang berdasarkan hukum berlaku serta berdasarkan kenyataan persyaratan yang telah dipenuhinya telah diakui sebagai badan hukum, yakni badan usaha yang telah dianggap atau digolongkan berkedudukan sebagai subjek hukum sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan orang, meskipun dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya harus dilakukan atau diwakilkan melalui para pengurusnya.
            Badan usaha mempunyai syarat yang ditentukan oleh hukum,yaitu:
·         Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya
·         Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.
Dan badan hukum dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu : badan hukum publik dan badan hukum privat.

·        Objek Hukum””
Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Jenis objek hukum yaitu berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen), dan benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderan). Berikut ini penjelasannya :

Benda yang bersifat kebendaan ( Materiekegoderen )
Benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen) adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah / berwujud. Yang meliputi :
·         Benda bergerak / tidak tetap, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan
·         Benda tidak bergerak

Benda yang bersifat tidak kebendaan ( Immateriekegoderen )
Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriegoderen) adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merk perusahaan, paten, dan ciptaan musik / lagu.
VERSI INGGRIS J
Before we discuss the subject and object of the law is useful to know the meaning of the law itself . Is a binding legal regulations that govern human action that is recognized by the State . We as humans have should obey the law because man is the subject of law .

Subject of law "
Subject of law are all being authorized to possess, obtain , and use rights obligations under traffic law . And are entitled to the rights and obligations of the man . Thus , man is the subject of law .
Legal subjects divided into 2 types : the human subject and the subject of legal business entity law .

Subject of human law :
Subject of human law is any person who has the same position as the advocates of rights and obligations . In principle, the law as the subject started from birth to death .The man who should be the subject of the law is the law capable .People who are competent law is the one who is able to take responsibility for his actions before the law .Following the terms of the competent law :
·         One adult aged 21 years old ( Act No. marriage . 1/1974 and the Civil Code ) .
·         A person under the age of 21 years but had never been married .
·         A person who is not enforcing the law .
·         Spirited healthy and sensible
Following the terms of the law incompetent :
·         Children who are still under age , immature , and not married .
·         People who are in remission are insane people , drunks .

In judicial states there are 2 reasons that human beings as subjects of law , namely :
a)    Human rights have subjectively
b)   The authority of the law

subject of legal entities .
Legal subject entity is an entity that is based on the applicable law as well as by the fact that the fulfillment of the requirements has been recognized as a legal entity , the business entity that has been considered or classified as a subject of legal domicile so as to have an equal footing with men , in spite of the use rights and perform its obligations must be performed or represented by the managers .
Business entity has a requirement that is prescribed by law , namely :
·         It has separate assets from the wealth of its members
·         Rights and obligations of legal entities separate from the rights and obligations of its members .
And legal entities are divided into two forms , namely : legal entities of public and private legal entities .

Law of attraction””
Legal object is anything that will benefit the legal subject and may become the object of a legal relationship . A legal object or objects or items that can be owned rights and economic value . Object type that is legal under section 503-504 of the Civil Code states that an object can be divided into two , namely the object is immaterial ( Materiekegoderen ) , and objects that are not material ( Immateriekegoderan ) . Here's the explanation :



Object is immaterial ( Materiekegoderen )
Object is immaterial ( Materiekegoderen ) is an object that nature can be seen, touched , perceived by the five senses , consisting of objects changed / tangible . Which includes :
·         Objects moving / not fixed , which can be spent in the form of objects and objects that can not be spent
·         Objects do not move

Objects that are not material ( Immateriekegoderen )
Objects that are not material ( Immateriegoderen ) is an object that is perceived by the five senses alone ( not visible ) and then can be realized into reality , for example, the brand company , patent , and the creation of music / song .
Sumber :