kasus penyalahgunaan etika profesi akuntansi

Kompas, 13 januari 2015

Tema artikel :Korupsi

Judul artikel :Kronologi Penetapan Budi Gunawan sebagai Tersangka Dugaan Suap

Isi artikel :

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi setelah melakukan penyelidikan selama enam bulan. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pengusutan kasus Budi berawal dari laporan masyarakat pada Juni hingga Agustus 2014 bahwa ada dugaan transaksi mencurigakan. 

Menurut Bambang, KPK tidak pernah menerima laporan hasil analisis mengenai transaksi mencurigakan dari rekening Budi. Ia mengatakan, PPATK langsung menyerahkan LHA kepada pihak kepolisian pada 23 Maret 2010. 

 "KPK sendiri mendapatkan informasi transaksi mencurigakan dari masyarakat, Juni-Agustus 2010," ujar Bambang, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/1/2015). 

Setelah itu, kata Bambang, KPK melakukan kajian dan pengumpulan bahan serta keterangan. Di sisi lain, lanjut dia, Badan Reserse Kriminal Polri mengirimkan surat pemberitahuan kepada PPATK mengenai penyelidikan transaksi mencurigakan Budi. Pada Juli 2013, KPK melakukan ekspos perkara pertama berbekal laporan masyarakat dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Budi.

"Hasil pemeriksaan LHKPN, yang dijadikan salah satu dasar investigasi penyelidikan-penyelidikan, baik penyelidikan tertutup atau strategi lain," kata Bambang.

Dengan demikian, kata Bambang, KPK pun membuka penyelidikan terhadap transaksi mencurigakan tersebut pada Juli 2014. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa terjadi transaksi mencurigakan di rekening Budi saat masih menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier PSDM Polri periode 2004-2006. 

Setelah melakukan penyelidikan selama enam bulan, KPK membuat surat perintah penyidikan dan menetapkan Budi sebagai tersangka pada 12 Januari 2015. 

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, KPK telah menemukan lebih dari dua alat bukti untuk menaikkan penyelidikan menjadi penyidikan. 

"Dalam forum ekspos yang dilakukan oleh tim penyelidikan dan penyidik dan tim jaksa dan seluruh pimpinan, akhirnya memutuskan bahwa perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dengan Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji," kata Abraham. 

Namun, KPK belum dapat menjelaskan tujuan transaksi dan siapa saja yang terlibat sebagai penyuap maupun pihak yang disuap. Seluruh informasi tersebut akan diungkapkan dalam surat dakwaan

Penyebab :

Korupsi disebabkan KPK yang tidak pernah menerima laporan hasil analisis mengenai transaksi mencurigakan dari rekening Budi. Ia mengatakan, PPATK langsung menyerahkan LHA kepada pihak kepolisian pada 23 Maret 2010. 

 "KPK sendiri mendapatkan informasi transaksi mencurigakan dari masyarakat, Juni-Agustus 2010," ujar Bambang, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/1/2015).

Akibat :

Dampak dari korupsi yang dilakukan oleh pemerintah pasti berimbas pada tingkat perekonomian negara serta tentu saja rakyat kecil. Tingkat perekonomian yg seharusnya aada peningkatan nol koma persen tp akibat adanya ini tidak adanya peningkatan. Sedangkan untuk rakyat kecil makin saja menderita, karena bisa dipastikan dalam uang korupsi itu banyak dana subsidi untuk rakyat kecil. Seharusnya para pejabat tinggi sadar betapa membutuhkannya rakyat kecil jangan hanya memikirkan kehidupan pribadi, karena makin kesini semakin banyak saja para korupsi karena dollar yg sempat naik kemarin.

Etika KHUSUS/UMUM?????

Menurut saya kasus diatas merupakan kasus umum, mengapa karena dampak dirasakan bukan hanya pada org pribadi tapi banyak pihak. Nah, pelaku korupsi pun disebut umum karena bila ada kesempatan, dan iman yang tidak tebal bisa dipastikan korupsi bisa dilakukan oleh siapapun.